suficinta

KEBERADAAN CINA PERANAKAN DI INDONESIA

Posted on: March 29, 2008

Warga pendatang dalam hal ini terkait dengan eksistensi cina perantauan di Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara yang menjunjung keberagaman dan perbedaan. Tidak lepas secara historisitas kehadiran bangsa Cina, terutama apa yang kemudian disebut Tionghoa Perantauan di Asia Tenggara.Aktifitas mereka tiada lain adalah berdagang dan bisnis.

Pada awalnya arus migrasi yang dilakukan sebagian bangsa Cina kewilayah-wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia tidaklah lepas dari kondisi sosio-kultural negeri Cina sendiri yang dimana pada kondisi dan situasi yang menuntut mereka untuk melakukan perpindahan ke wilayah yang mampu menjadikan hidup mereka lebih baik. Kondisi negeri Cina atau dalam hal ini Republik Rakyat Cina seperti yang ditulis oleh Dr. Leo Suryadinata, bahwa telah terjadi faktor pendorong perpindahan bangsa Cina ke wilayah Asia Tenggara, diantaranya kelaparan dan pergolakan di Cina serta faktor penariknya ialah eksploitasi Barat di Asia Tenggara yang menyebabkan arus masuk besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.

Profesor Wang Gungwu, mengklasifikasikan 4 tahap proses migrasi warga cina ke Asia tenggara, dimulai pada abad ke-19 dengan Negara-negara kolonial transisional atau semikolonial setelah revolusi industri di Eropa,lalu pada negara-negara bangsa yang baru lahir pada paruh kedua abad ke-20, kemudian timbul prospek remigrasi kenegara-negara migrant Amerika dan Australia, dan kemudian yang terakhir perpanjangan waktu bermukim sebagai bagian dari globalisasi migrasi.( Leo Suryadinata;1999).

Indonesia sebagai salah satu daerah migrasi mereka yang telah dIlakukan jauh sebelum kemerdekaan atau tepatnya pada saat Perang Dunia ke-2.Cina perantauan dalam hal ini terutama mereka yang berdomisili di Indonesia atau sekitar wilayah Asia Tenggara,merujuk pada Cina sebagai Tengsua (Tangshan,Gunung Tang) dan diri mereka sebagai Tenglang (Tangren, laki-laki dinasti Tang).Dinasti Tang memiliki makna khusus dikalangan Cina Perantauan. Pemerintahan Cina membagi warga Cina menjadi 2 bagian, yakni; sebutan Zhongguo Qiomin, warga Cina yang tinggal di luar negeri tetapi masih memiliki orientasi ke negeri Cina, dan mereka yang tidak lagi berorientasi kepada Cina disebut Huaqiao. Ini terjadi sekitar abad 19-20.

A.KONDISI SOSIO-EKONOMI

Cina sebagai negeri yang berpenduduk terbesar pertama di dunia, dan memilikI tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi tiap tahunnya, sempat mengalami krisis ekonomi semenjak kepemimpinan komunis-totaliter Mao-Zedong. Tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Sehingga saat itu cukup banyak warga Cina yang secara sembunyi-sembunyi, maupun terang-terangan mengelana kedunia luar khususnya ke Indonesia sebagai suatu daerah yang ‘mumpuni’ untuk dijadikan lahan hidup mereka.

Dipengaruhi pula dari kebijakan pemerintahan Soekarno dengan Jakarta-Peking-Pyongyang-nya, mendapatkan angin segar bagi warga Cina untuk berkesempatan menapaki diri di Indonesia. Membuka usaha yang telah menjadi keahlian turun-temurun mereka; berdagang dan bisnis. Lahan yang subur seperti Indonesia menjadi arena yang cukup memadai untuk membuka investasi awal warga Cina peranakan maupun asli dikemudian hari.

Semua itu tidak lepas dari dukungan pemerintah RI yang memberikan kesempatan besar bagi pengusaha Cina berinvestasi dinegeri ini, kedekatan Presiden ke-2 RI (alm.Soeharto) cukup menjadi sebuah pertanda keberhasilan investor Cina di Indonesia. Disatu sisi Indonesia mengalami kemajuan dari bidang ekonomi ditengah arus pasar bebas dengan munculnya investor asing lokal maupun luar negeri, namun disamping menjadi kesenjangan sosial manakala SDA di Indonesia berikut perangkat lainnya lebih banyak dikuasai asing, serta hampir dapat diperkirakan pengusaha Cina mendominasi bisnis di Indonesia, dan warga pribumi umumnya hanya menjadi buruh atau pegawai dibeberapa perusahaan asing.

Kondisi sosiologis di Cina sebagai sebuah negeri yang sempat dijuluki Tirai Bambu karena penerapan sistem komunis totaliternya. Merupakan tipologi masyarakat yang cenderung berkelana dan berjuang hidup dengan cara berdagang dan bisnis.
Sementara di Indonesia secara ekonomi,warga Cina Peranakan pada tahun 1930 setidaknya nampak jelas bahwa peranan mereka lebih banyak dibidang perdagangan. Sebelumnya, telah muncul klasifikasi warga Cina keturunan/peranakan (yang lahir di Indonesia) dan warga Cina totok atau asli. Keduanya memang sangat berperan dalam bidang perdagangan di Indonesia, pada tahun 1930-an. Terutama warga Cina Asli yang menurut analisa, pada pasca kemerdekaan, yang lebih mendominasi arus perdagangan di Indonesia. Peranan kuat atas perekonomian di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dan warga Cina memang cukup banyak dicatat dalam sejarah. Semacam terdapat pembagian peran kala itu pasca pra-kemerdekaan; Eropa yang berperan sebagai eksportir dan importir, warga pribumi sendiri berperan sebagai petani nelayan, pedagang eceran, dll, sedangkan peran warga Cina peranakan berada diposisi tengah-tengah sebagai pedagang perantara atau distributor besar.

Pada tahun 1959, sebuah Konferensi Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia (KENSI), melaporkan bahwasanya pada tahun 1957 pendapatan nasional Indonesia yang berjumlah 144.700 juta rupiah, dengan 50.244 juta rupiah atau sekitar 34,7% pendapatan berasal dari para pedagang Tionghoa.

B.STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN

Pasca kemerdekaan yang berhasil diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, muncul beberapa sentimen akan anti-Tionghoa oleh sebagian kecil warga pribumi, dampak dari ketidak-percayaan mereka terhadap minoritas Tionghoa yag secara ekonomi kuat dan menguasai Indonesia, namun kesulitan mereka dalam berasimilasi, menjadikan alasan logis timbulnya penolakan atas warga Cina.

Namun pemerintah kala itu mendukung dan menginginkan warga Cina yang tinggal di Indonesia untuk memperjelas kewarganegaraannnya, dan masuk pada wilayah Indonesia. Sebenarnya pemerintah memerlukan dukungan politis pula kala itu, dari warga Cina asli maupun peranakan yag sudah lama menetap di Indonesia. Tetapi sentimen anti-Tionghoa yang melekat pula dikalangan nasionalis, yang kemudian hari melahirkan kebijakan liberal terkait sistem kewarganegaraan bagi warga Cina yang tinggal di Indonesia, dengan asa ius soli.

Akhirnya Undang-Undang Kewarganegaraan turun pada tahun 1946, dan pasca Perundingan Meja Bundar UU tersebut dipertegas kembali dengan asas ius soli-nya dan “sistem pasif”, yang dinyatakan dalam UU tersebut bahwa warga Cina untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya kalau ingin menjadi warga asing dalam tempo 2 tahun (27 Desember 1949-27 Desember 1950), dilematis serta ironis, disaat pemerintah Indonesia ketika itu sudah merdeka namun belum berdaulat penuh, dikarenakan agresi Belanda masih berkecamuk, dan disamping kekhawatiran pemerintah akan nasib dan tanggung jawab warga Cina di Indonesia.
Ketika pemerintah Indonesia berhasil menduduki kekuasaan,dan melakukan perubahan atas Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1954 yang mengganti “sistem pasif” ke “sistem aktif”, yakni: sudah munculnya persyaratan untuk menjadi warga Indonesia. Setidaknya ada 2 prasyarat atas keabsahan kewarganegaraan Cina kala itu:

1. Memberikan bukti bahwa orang tua mereka dilahirkan diwilayah Indonesia dan berdiam di Indonesia sedikit-dikitnya selama 10 tahun,dan

2. Menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan Cina.

Poin pertama terdapat prasyarat tinggal minimal 10 tahun. Padahal menurut D.E Willmott, bahwa setidaknya baru terdapat 2 kali pendaftaraan warga Cina untuk menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1919 di Jawa, dan luar Jawa pada tahun 1926. Namun, sebagian besar dokumen tersebut hancur disaat Perang Dunia II dan Revolusi Indonesia meletus.

Banyaknya pro dan kontra dikalangan parlemen Indonesia terkait Rancangan Undang Undang Kewarganegaraan tahun 1954, yang pada akhirnya pemerintah menarik kembali rencana itu.

Adapun konsep kewarganegaraan pemerintah Indonesia yang tertuang secara normatif dalam Undang-Undang No.62/1958 yakni kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. (Sutoprawiro;1994). Adapun asas kewarganegaraan menurut kelahiran ada 2 yakni; ius soli, dan ius sanguinis, serta menurut perkawinan, terdapat 2 pula; kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

RRC pernah menerapkan azas kewarganegaraan ius sanguinis, yakni dimanapun warga Cina bertempat tinggal, maka mereka masih mendapat status warga negara RRC. Dari sana muncul polemik dikalangan pemerintah Indonesia dengan Cina mengenai status kewarganegaraan bangsa Cina di Indonesia. Segala usaha dilakukan oleh kedua negara, sebagai salah satu moment puncak yakni pertemuan kedua belah pihak dalam merumuskan sistem kewarganegaraan bagi warga Tionghoa d Indonesia, yang dilakukan pada 22 April 1955, bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kemudian secara yuridis hasil perjanjian kedua belah pihak antara RRC-RI, diratifikasi dalam Undang-Undang No.2/1958. UU ini disahkan pada tanggal 11 Januari 1958. Adapun UU ini bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan masalah dwi-kenegaraan yang ada pada waktu itu,dan
2. Mencegah timbulnya dwi-kenegaraan dikemudian hari. (Sutoprawiro;1994).

Dalam buku yang ditulis oleh Koerniatmanto Sutoprawiro, terdapat 3 Peraturan Pemerintah dan hasil Perjanjian Dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dengan RRC. Adapun Peraturan Pemerintah tersebut meliputi;

1. Peraturan Pemerintah Mo.20/1959 yang ditetapkan pada 26 Mei 1959 dan diundangkan pada 1 Juni 1959.Merupakan ketentuna pelaksanaan atas UU No.2/1958.

2. Peraturan Pemerintah Mo.10/1959 yang ditetapkan pada 16 November 1959.PP ini merupakan aturan yang dikenal dengan peraturan pedagang Kecil dan Eceran.Ini merupakan implikasi atas intrepretasi perjanjian dwi-kenegaraan antara RRC dengan Indonesia terkait masalah ekonomi.

3. Peraturan Pemerintah No.5/1961 disahkan pada 10 Maret 1961,dan merupakan tambahan atas Peraturan Pemerintah No.20/1959.Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 1971,pada tanggal 15 Mei 1972 Menteri |Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran No.DTB/14/21,tentang status kewarganegaraan Republik Indonesia Orang Cina yang berhak mengikuti pemilihan umum,pada saat itu.

4. Pasal X Perjanjian Dwi-kewarganegaraan.Selain peraturan diatas masih terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman khusus bagi wanita RRC yang ingin menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan,Surat Edaran Menteri Kehakiman No.KB.3/193/3,tanggal 5 Oktober 1962,tanpa harus menggunakan Letter of Explanation,dan kemungkinan bipatride. Kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No.DTC/20/9, pada 6 Desember 1965.

Hubungan Indonesia-RRC sempat memburuk terutama dengan kebijakan Soekarno atas politik Jakarta-Peking-Pyongyang, yang kemudian berimplikasi pada pemberontakan G 30 S PKI (meskipun masih bersifat kontroversial) dan dari sana pemerintah melakukan kebijakan dengan PP No.2/1959, yang berdampak pemerintah RRC menarik seluruh warga negaranya yang telah berstatus WNI untuk mencabutnya, dan kembali ke RRC. Saat itu terjadi arus mudik besar-besaran, dan terjadi kerugian pula dari kedua belah pihak RRC dari segi jumlah penduduk dan faktor sosio-ekonomi, serta Indonesia yang ditinggal oleh investor-investor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan.

Arus mudik begitu besar, hingga banyak diantara warga Cina yang tidak kembali ke RRC dan menjadi pendatang gelap di Indonesia. Namun pemulihan hubungan Indonesia-RRC pulih kembali pada 20 Januari 1992.

C.PERAN DAN LOYALITAS POLITIK

Pada saat zaman penjajahan,bermunculan beberapa pergerakan nasional yang diawali oleh Syarikat Dagang Islam yang kemudian berganti menjadi Syarikat Islam, dan kemudian muncul Boedi Utomo.

Menurut Dr.Leo Suryadinata dalam bukunya “Dilema Minoritas Tionghoa”, yang disana membagi zaman pergerakan di Indonesia sebelum kemerdekaan menjadi 2 tahap; tahap pergerakan proto-nasionalis (1908-1926), dan tahap nasionalisme Indonesia sesungguhnya (1927-1942), dimana konsep tentang negara bangsa, lambang, bendera, dan lagu kebangsaan mulai munscul. Sebenarnya sejak tahap proto-nasionalis, warga minoritas Tionghoa, dalam buku tersebut, sudah mulai tersisih dari pergerakan. Ditandai dengan terbentuknya Tiong Hoa Hwee, organisasi pertama warga Tionghoa yang terbentuk 1900, 8 tahun lebih awal dari Boedi Utomo yang terbentuk 1908.

Saat penjajahan Belanda di Indonesia, Pemerintah Hindia-Belanda mengklasifikasikan penduduk Indonesia menjadi 3 bagian berdasarkan etnis atau bersifat rasial, dan masing-masing memiliki aturan perundang-undangan dari pemerintah Hindia-Belanda yang berbeda; Orang-orang Eropa (Belanda), Orang Timur Asing (termasuk warga Tionghoa,dan Arab), dan Pribumi (masyarakat Indonesia). Orang-orang Tionghoa, sebenarnya pada sejak tahun 1900 tersebut telah ‘keluar’ dari status Tionghoa Lokal dan kembali menganggap diri mereka masih merupakan bagian warga Cina.

Adapun pergerakan Indonesia yang ketika itu terdapat Indische Partij dan Partai Komunis Indonesia hanya berlaku bagi keanggotaan ‘orang Indonesia Asli’. Dan gerakan Syarikat Islam malah bernada anti-Tionghoa. Pada saat itu warga Tionghoa secara politis memang tidak diberikan tempat yang layak hingga pada kebebasan berpolitik praktis sekalipun. Namun, pada tahap kedua, menurut Dr. Leo Suryadinata, tahap nasionalis sesungguhnya, dimana muncul Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang memberikan kesempatan warga Tionghoa peranakan untuk bergabung sebagai anggota. Bahkan Ketua Gerindo, Amir Syarifuddin mengatakan ‘bahwa kewarganegaraan seseorang tidak ditentukan oleh darah, warna kulit, atau bentuk muka akan tetapi oleh 3 faktor, yaitu: tujuan, cita-cita, dan keinginan yang kuat.’(Suryadinata;1986). Namun muncul pro-kontra terkait kebijakan Gerindo tersebut apalagi mengenai loyalitas warga Tionghoa kepada Indonesia.

Terdapat insiden yang terjadi pada tahun 1918 yakni huru-hara anti-Tionghoa yang terjadi di Kudus, yang melibatkan Syarikat Islam, dengan warga Tionghoa setempat. Peristiwa tersebut menuai pro-kontra terkait sebab-musabat insiden itu terjadi, ada yang berpendapat etnis Tionghoa menjadi awal kerusuhan, dan etnis Tionghoa menyatakan Syarikat Islam bertanggung jawab atas insiden tersebut, dikarenakan perbedaan persepsi mengenai ‘bangsa’, dan pengaruh warga Tionghoa secara ekonomi memang sangat kuat kala itu. Maka,terdapat suatu pendapat khusus mengenai alasan pendirian Syarikat Dagang Islam yang sebenarnya memiliki tujuan untuk memajukan perdagangan pribumi muslim dan berusaha mendobrak monopoli ekonomi warga Tionghoa di Indonesia, khususnya di Jawa. Sebenarnya pada tahun itu pula, warga Tionghoa sudah diberikan kesempatan, mesti kecil untuk bergabung dalam keanggotaan Insulinde, Indische Partij yang berubah nama dan bersikap sedikit longgar terhadap Tionghoa peranakan.

Dan perlu diketahui pada saat Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, seluruh perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai suku (kecuali Irian Jaya), hadir dalam pengesahan sidang kepemudaan Indonesia tersebut, namun disana tidak terdapat satu pun organisasi Tionghoa peranakan yang menghadiri sidang sumpah pemuda, melainkan seorang saja, yang bernama Kwee Thiam Hong alias Daud Budiman, yang mewakili Jong Sumatranen Bond. (Leo Suryadinata;1986).
Analisa yang terbentuk pada saat zaman penjajahan secara politis, umumnya pergerakan Indonesia menolak minoritas Tionghoa dalam organisasi-organisasi politik, dan sekaligus menolak mereka untuk masuk dalam pencitraan bangsa Indonesia.Perspektif yang dibangun mengenai bangsa Indonesia yang merupakan warga Indonesia asli. Menjadi buah pemikiran kaum nasionalis Islam hingga nasionalis sekuler. Cara pandang tersebut berimplikasi pada sistem kenggotaan partai atau organisasi pergerakan kala itu. Serta sikap pribumi terhadap minoritas Tionghoa.

Namun belakangan sikap tersebut berubah pasca kemerdekaan dan berimplikasi pada sistem keanggotaan organisasi politik bagi warga Tionghoa.
Pasca kemerdekaan Indonesia, setidaknya mulai muncul titik terang keikutsertaan warga Tionghoa peranakan dalam perpolitikan Indonesia. UUD 1945 menyebutkan secara eksplisit bahwa semua warga negara berkedudukan sama didepan hukum. Dan pada September 1946, Bung Hatta meyakinkan orang Tionghoa bahwa mereka mendapat kedudukan dan hak yang sama dengan orang Indonesia asli.

Kebijakan politik Indonesia dalam menyikapi warga Tionghoa, sebenarnya tidak lepas dengan kondisi RRC sebagai negeri asal penduduk Tionghoa. Kondisi RRC yang ketika itu dinilai sebagai kekuatan komunis terbesar di dunia, mendapat perhitungan yang matang dari Indonesia. Selain itu, pemerintah pasca kemerdekaan sedang gencar-gencarnya meminta dukungan dari beberapa negara untuk mengakui kedaulatan NKRI, negara yang pertama mengakui; Mesir dan India.

Namun, peran politik warga Tionghoa sempat terjebak pada kondisi instabilitas kedua negara, terutama kecurigaan pemerintah RI akan kondisi dan status RRC sebagai negara komunis. Terbukti, salah satunya disaat pemerintahan Hatta yang non-komunis mulai mencurigai aktifitas dikedutaan RRC di Indonesia, dengan duta besar pertama RRC saat itu,Wang Jen-Shu.

Peran secara individual warga Tionghoa secara politis memang tidak begitu signifikan apalagi kalau dihadapakan pada kondisi pasang surut pemerintah RI dengan RRC, menyebabkan ruang politik warga Tionghoa masih terbatas pada organisasi bentukkan mereka sendiri yang sifatnya masih tradisional, dan bercorak ekonomi. Kebijakan pemerintah Soekarno dengan Jakarta-Peking-Pyongyang-nya dulu pun tidak berdampak cukup signifikan pada kesempatan warga Tionghoa masuk dalam jajaran kabinet maupun jabatan politis lainnya. Bahkan kebijakan pemerintah dalam UUD 1945 menyatakan bahwa presiden Indonesia merupakan warga negara Indonesia asli. Berarti, secara tidak langsung mengubur harapan warga keturunan untuk bercita-cita tinggi, menjadi presiden.

Orde baru sebagai rezim pemerintah berlabel republik terlama didunia, berhasil membuka kran bagi warga Tionghoa perawakan untuk sedikit bernafas lega, mesti angin pasca PKI masih sesekali berhembus dan berimplikasi pada kehidupan mereka sehari-hari. Namun, hubungan antara pemerintah dengan para pengusaha kakap asal Tionghoa menjadikan mereka mendapat tempat yang layak dikalangan birokrasi pemerintah, dan sedikit mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya dibidang ekonomi.

Sebelum akhirnya Orde Baru tumbang pada Mei 1998, dan berganti kepada era reformasi. Disana sudah muncul kepemimpinan Tionghoa peranakan yang berhasil menjabat sebagai salah satu menteri yang paling strategis. Kwik Kian-Gie, sosok warga Tionghoa yang berhasil menduduki jabatan strategis pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri.

Sebenarnya, kalau dikatakan warga Tionghoa memiliki loyalitas terhadap Indonesia. Sudah terbukti dari sikap mereka turut dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. Para investor asing terutama Tionghoa. Sudah lama berkecimpung ditengah arus pasar bebas. Selain itu, cukup banyaknya warga Tionghoa yang mampu berasimilasi dalam kehidupan mereka dimasyarakat, hidup menyatu dengan masyarakat Indonesia. Mengakui kedaulatan Negara Indonesia dengan bersedia menjadi warga negara Indonesia dengan menggunakan prasyarat yang telah dibuat pemerintah. Loyalitas mereka pun nampak pada kesediaan mereka menggunakan bahasa Indonesia dan segala atribut nasional Indonesia, melakukan pendidikan yang bercampur dengan pribumi, sebelum akhirnya ada juga diantara mereka yang enggan bersekolah di negeri dan lebih memilih berpendidikan disekolah swasta, yang diketahui hanya merupakan bentuk pencarian kearah kualitas pendidikan formal.

Saat ini tidak ada yang mesti dikhawatirkan mengenai kondisi warga Tionghoa yang sudah puluhan tahun berdomisili di negara Indonesia. Loyalitas tidak semata diukur dengan kemampuan mereka mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun Tionghoa menjadi sebuah unsur terpenting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia kearah perubahan dan perbaikan. Itu merupakan bagian dalam proses mengisi pembangunan di Indonesia, dari aspek ekonomi, politik, dan kebudayaan.Tionghoa menjadi entitas yang utuh dalam kebudayaan Indonesia, sebagai bagian multikulturalisme dalam berbangsa.

RUJUKAN:

  • Suryadinata,Leo, Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa, 1999, Jakarta: Pustaka LP3S
  • ——-, Dilema Minoritas Tionghoa, 1986, Jakarta : Grafiti Press
  • Soetoprawiro,Koerniatmanto, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, 1994, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
  • Kansil, CST, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, 1996, Jakarta : Sinar Grafika

* Eko Widiyarto. Mahasiswa Filsafat UGM & Santri Ma’had Daaru Hiraa, Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: