suficinta

KOMUNITARIANISME DALAM KULTUR MASYARAKAT PEDESAAN

Posted on: June 11, 2008

PENGANTAR
Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terbentuk dalam suatu lingkungan kehidupan sosial. Didalamnya terdapat tradisi-tradisi yang berdiri kokoh atas dasar “kontrak sosial”, yang sebelumnya merupakan hasil buah cipta, karsa, dan karya manusia terdahulu, sehingga termanifestasikan dalam bentuk kearifan lokal. Itulah problematika masyarakat saat ini. Dimana konsepsi masyarakat yang demikian tersebut, perlahan namun pasti telah mengalami perubahan signifikan, kearah model masyarakat liberalisme yang mengedepankan aspek kompetisi, liberalisasi, dan unsur partisipasi. Ketiga unsur tersebut melahirkan sebuah paradigma individualitas yang menjadi orientasi utama. Individualitas menjadi sebuah konsekuensi logis atas kebijakan publik yang lebih mengedepankan unsur demokrasi liberal.
Sebenarnya dalam demokrasi sebagai sebuah sistem kehidupan yang saat ini menjadi alternatif terbaik, dari sistem yang lain yang tersedia. Mampu diwujudkan dalam 2 tataran pokok; prosedural (struktural), dan kultural. Prosedural terkait dengan penentuan kebijakan publik, proses penentuan kepemimpinan, dan aktualisasi kepentingan masyarakat. Sedangkan dari aspek kultural, sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Dimana kondisi masyarakat yang multikultural, menjadi modal dalam penerapan tipe demokrasi yang bersifat kultural.
Masyarakat Indonesia yang multikultural dan sangat memegang tradisi dalam hal ini, mulai mengalami pergeseran nilai dan orientasi kehidupan. Terutama masyarakat yang tinggal dipedesaan. Mereka mesti dihadapkan pada sebuah kenyataan yang mengharuskan perubahan sistem nilai terjadi, dengan menggeser tradisi yang ada, yang sebenarnya masih cukup relevan, serta telah menjadi bagian dari identitas bangsa. Sebagai contoh ‘rembug desa’, yang merupakan karakter masyarakat, dalam melakukan proses penentuan kebijakan, pemilihan seorang pemimpin dan aktualisasi kepentingan bersama, yang dirasakan merupakan sebuah mekanisme yang sudah teruji berpuluh tahun lamanya, atau mekanisme lainnya yang merupakan jiwa komunitarian secara kultural, yang mesti tergantikan dengan sistem liberalisme, yang juga mesti ‘dibayar’ mahal.
Kondisi seperti ini menjadi ajang refleksi diri, terkait kondisi masyarakat Indonesia beserta kearifan lokalnya yang merupakan identitas bangsa, dan menjadi sebuah modal bagi pembangunan bangsa kedepan, dalam menghadapi globalisasi. Sebenarnya bagaimana kita menerapkan sistem demokrasi sesuai dengan kepribadian masyarakat? yang saat ini didominasi oleh konsep liberal, konsepsi politiknya, yang juga mempengaruhi dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya bangsa.

PEMBAHASAN
Komunitarianisme merupakan sebuah ajaran atau gerakan yang lebih pada respon atas sistem liberalisme yang dinilai gagal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau dalam hal ini ‘kebaikan bersama’. Sebuah alternatif sistem dalam membangun kembali komunitas-komunitas yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama tersebut, yang selama ini dinafikan oleh kaum liberal. Kaum komunitarian jelas menolak konsep keadilan versi liberalisme yang lebih menonjolkan atas nilai-nilai individu, sehingga mereka hendak mengangkat identitas komunalis dalam suatu tatanan masyarakat yang telah mengakar, seperti; pada masyarakat Indonesia yang potensi kolektifitasnya cukup besar. Liberalisme, dalam hal ini terbentuk dalam nuansa budaya barat yang cenderung individualis, yang kemudian dibawa dan dikembangkan, tentunya menggunakan ‘kendaraan’ kolonialisme dan imperalisme kuno hingga modern, pada masyarakat timur yang notabene-nya cenderung kolektifismenya cukup tinggi. Ini tercermin dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga dalam hal pelaksanaannya, malah berpotensi melahirkan pergolakan pada tataran akar rumput. Masyarakat kelas bawah.
Atas nama demokrasi. Sebagai sebuah sistem pemerintahan saat ini yang dinilai terbaik, dari sekian banyak sistem pemerintahan yang ada. Liberalisme mampu berdiri kokoh didalamnya. Seolah-olah demokrasi hanya ‘afdhol’, apabila konsep liberalisme diterapkan didalamnya. (spt apa yang selama ini digembor-gemborkan AS). Sehingga muncul, apa yang dinamakan neo-liberalisme, sebagai sebuah bentuk liberalisme gaya baru saat ini, dan imbasnya malah menuai banyak problem disegala lini kehidupan berbangsa, terutama Indonesia. Dalam hal ini bentuk terkecil dalam praktek liberalisme yang secara perlahan telah menggantikan posisi tradisi sebagai sebuah penyangga atas konsep keadilan dan kebaikan bersama.
Kebaikan bersama dalam sebuah masyarakat liberal diatur agar sesuai dengan pola berbagai preferensi dan konsepsi tentang kebaikan yang dipegang oleh individu. Tetapi, dalam sebuah masyarakat komunitarian, kebaikan bersama diterima sebagai sebuah konsepsi mendasar tentang kehidupan yang baik yang menentukan ‘pandangan hidup’ komunitas. (Will Kymlicka.2004:276).
Nampak jelas dalam hal ini bahwa individu menjadi patokan utama dalam menentukan ‘kebaikan bersama’, yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan, yang merupakan konsekuensi atas sistem demokrasi saat ini. Namun dalam realitanya, sebenarnya peran individu lebih menonjol daripada apa yang disebut dengan esensi demokrasi kerakyatan itu sendiri.
Liberalisme dengan kedoknya yang baru yakni neo-liberalisme, yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk melanjutkan estafet liberalisme kuno. Saat ini masyarakat Indonesia telah terbuai dengan itu. Seolah-olah neo-liberalisme merupakan solusi yang terbaik atas problematika yang sedang dihadapi bangsa dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sesungguhnya liberalisme gaya baru tersebut, -perlahan tapi pasti- hendak merontokkan tradisi masyarakat yang merupakan jiwa dan karakter bangsa, selain itu tradisi bisa pula menjadi sumber kekuatan untuk perubahan.
Demokrasi dalam hal ini sebagai ‘kendaraan’ paling efektif untuk menjalankan roda komunitarian, sebagaimana kaum liberalis menggunakannya. Hingga melakukan dominasi disegala sektor kehidupan, segala lini kehidupan masyarakat, hingga hierarki terkecil sekalipun. Sebagai contoh saat ini, dimana moment pilkadal menjadi berita yang tiada habisnya, dari mulai proses penjaringan bakal calon, kampanye calon, pemilihan hingga akibat yang ditimbulkan, yang terkadang secara kalkulasi ekonomi mampu melebihi besarnya ‘harga’ pilkadal itu sendiri. Seperti main bola, kalah menang ribut tetap jalan. Maka nyaris keributan saat ini hampir-hampir (kalau boleh tdk dibilang ‘sudah’) menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ditambah pula dengan munculnya keinginan kuat (sebagian golongan) untuk menetapkan calon pemimpin independen, sebagai sebuah reaksi kekecewaan atas peran partai politik yang kurang mampu mengakomodir kepentingan sebagian golongan.
Apa sebenarnya yang menyebabkan kekacauan publik disaat demokrasi liberal saat ini sedang digalakkan, terutama contoh kecil dalam hal pemilihan langsung kepala daerah? Apa memang ketidaksiapan masyarakat Indonesia ataukah sebenarnya sistem demokrasi liberal telah merusak tatanan tradisi masyarakat, yang sesungguhnya merupakan perekat dan pemersatu. Spirit kolektivisme atau kebersamaan, telah mengalami pergeseran saat ini. Padahal para kaum komunitarian meyakini bahwa rakyat akan selalu berada pada lingkaran komunal-nya dan sulit untuk melepaskan rantai tersebut. Individualistik yang digemborkan kaum liberalisme malah akan merusak tatanan masyarakat tersebut secara perlahan.
Dalam hal ini demokrasi liberal yang dilawankan kemudian oleh demokrasi deliberatif versi komunitarian. Demokrasi deliberatif merupakan demokrasi prosedural (struktural), yang dimiliki komunitarian dalam hal ini, yang lebih mengedepankan pada keterlibatan masyarakat langsung melalui dialog, musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Sekali lagi, bahwa komunitarian bukan berarti memasung hak individu atau menafikan hak individu apalagi menjadikan individu tenggelam dalam massa (seperti kata J.S Mill). Melainkan komunitarian lebih pada mengedepankan nilai-nilai kebersamaan tanpa menghilangkan individu sebagai faktor yang juga mempengaruhi. Komunitarian lebih pada penghargaan atas hak-hak individu, namun tidak dengan menonjolkan hak individu sebagai pilar utama.
Bukan hanya sistem demokrasi liberal yang menjadi salah satu penyebab kehancuran sistem nilai masyarakat, terutama Indonesia yang secara umum mengedepankan aspek kebersamaan, namun sistem demokrasi liberal yang saat ini secara terang-terangan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam politik, serta ekonomi bangsa, sangatlah tidak cocok dengan jiwa serta kepribadian bangsa, melainkan bukan semata dikarenakan ketidaksiapan masyarakat Indonesia, terutama didaerah pedesaan. Maka, untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terbebas dari pergolakan, konflik, dan terciptanya problem yang lebih ekstrim dari ini semua, solusi alternatif adalah mengembalikan tradisi masyarakat yang bersifat kolektivisme atau kebersamaan, dan yang masih relevan sebagai pilar demokrasi yang sesungguhnya. Menggunakan sistem demokrasi prosedural yang deliberaltif dalam melakukan pemilihan pemimpin, atau penentuan kebijakan menjadi solusi alternatif, atau kalau tidak mampu se-ekstrim itu, kita dapat pula melakukan proses pembuatan ‘kontrak sosial’ secara jelas dan transparan dalam proses penentuan kebijakan, dan pemilihan pemimpin dalam tataran masyarakat desa, dan mampu lah kiranya untuk diterapkan pula dalam konteks berbangsa.
Refleksi kritis atas komunitarianisme dalam hal ini yang harapannya mampu menjadi salah satu alternatif untuk mengembalikan nilai-nilai masyarakat yang telah hancur oleh berkembangnya demokrasi liberal saat ini. Bahwa meskipun demokrasi deliberatif yang merupakan penjiwaan dari komunitarian, menjadi tawaran dalam konteks demokrasi saat ini yang telah direduksi oleh liberalisme, bukanlah konsep mentah yang mampu melahirkan sebuah solusi fundamental, meskipun setidaknya lebih baik dari proses demokrasi liberal saat ini. Terutama melihat kasus konkrit yang terjadi, yang merupakan dampak dari sistem pemilihan langsung pemimpin masyarakat dari tingkat pedesaan hingga negara. Menjadi refleksi pula atas segolongan kaum liberal yang menganggap pemilihan langsung kepala daerah merupakan tanda keberhasilan demokrasi dalam suatu wilayah, tanpa melihat aspek lain yang kelak akan menjadi bumerang bagi demokrasi liberal itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini bukan lantas langsung menyepakati pemilihan langsung hingga pemilihan Kades, sebagai wujud demokrasi prosedural yang tepat dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Namun lebih pada itu, sebenarnya aspek nilai-nilai tradisi yang merupakan hal yang penting dan sangat menjaga kondisi masyarakat yang stabil dalam hal ini mesti dijadikan pertimbangan pula sebelum akhirnya benar-benar menjadikan pilkadal sebagai sebuah alternatif. Selain ‘ongkos’ nya yang mahal tidak sebanding dengan ‘biaya’ hidup masyarakat Indonesia, dan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai kelak.

PENUTUP

Mengutip tulisan berjudul“Komunitas Impian: Jean-Luc Nancy”; “Komunitarian sebenarnya berusaha menentang liberalisme yang menjadikan prinsip hak, kesempatan dan kebebasan yang sama sebagai tolok ukur normatif bagi pluralisme masyarakat modern ini. MacIntyre, sama seperti Rousseau mengkritik proyek Pencerahan, mencoba menunjukkan bahwa masyarakat hanya dapat diberi pendasaran dengan mengacu pada tradisi-tradisi historis dengan kebiasaan-kebiasaan etis dan pandangan teleologis tertentu. Tidak ada nilai dan keyakinan an sich, yang ada hanyalah nilai dan keyakinan khas menurut tradisi komunitas tertentu. MacIntyre menolak dengan tegas paham keadilan yang berdasarkan kriteria rasionalitas murni. Menurut MacIntyre, liberalisme telah salah paham ketika mengaku dapat merumuskan konsep keadilan universal dan netral bahwa kehidupan yang baik adalah individualisme. Liberalisme justru dengan demikian merupakan suatu tradisi sendiri. Dalam suatu masyarakat, yang ada hanyalah konsep-konsep keadilan dalam masing-masing tradisi etis tertentu. MacIntyre mau membayangkan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan khasnya sendiri, namun dapat membandingkan dengan tradisi saingan. Perbandingan dan penilaian itu tidak menggunakan rujukan kriteria rasionalitas objektif dan netral. Hal ini dapat dibayangkan seperti percakapan, di mana paling tidak orang mencapai pengertian diri baru.” ( http://paralaks.multiply.com/).
Maka, perlulah kiranya memahamkan kembali nilai tradisi dan mendudukannya dalam proses demokratisasi dipedesaan, tidak lantas menggeser nilai tersebut dan perlahan menggantikannya dengan spirit demokrasi liberatif. Entah, apa yang terjadi disaat masyarakat secara bertahap mencoba untuk menghilangkan nilai tradisi yang ada, terutama masyarakat dipedesaan, dalam hal ini tradisi yang berhubungan dengan unsur kolektifitas atau kebersamaan. Memang setiap daerah memiliki bentuk dan nama yang berbeda, namun essensi yang terkandung adalah sama.

DAFTAR PUSTAKA
v Will Kymlicka. 2004. Pengantar Filsafat Politik Kontemporer.
Pustaka Pelajar; Yogyakarta
v John Stuart Mill. 2005. On Liberty. Yayasan Obor; Jakarta
v http://paralaks.multiply.com/
v Tulisan “Komunitarianisme Demokrasi Lokal” karya Sutoro Eko

Widiyarto Eko. Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: